Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat Rapat koordinasi Keprotokolan dalam rangka Memaksimalkan Pelayanan Keprotokolan untuk Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jumat (15/11/2024). Foto: Cantika/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan bahwa ke depannya, Setjen DPR RI perlu menangani kebutuhan anggota yang lebih baik dari sebelumnya. Pasalnya, bahwa bertambahnya jabatan dalam DPR RI saat ini, tentu mempengaruhi pada banyaknya aktivitas pimpinan dan anggota DPR RI ke depannya.

Salah satu penanganan kebutuhan Anggota DPR RI tersebut, yaitu terkait dengan peningkatan kapasitas bagi para protokol DPR RI yang jumlahnya terbatas.

“Kita berharap dalam penanganan kegiatan ini adalah bagaimana dengan jumlah protokol yang terbatas ini semua kegiatan bisa ter-handle secara baik,” ujar Indra kepada Parlementaria usai Rapat koordinasi Keprotokolan dalam rangka Memaksimalkan Pelayanan Keprotokolan untuk Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jumat (15/11/2024)

Ia mengungkapkan, dengan terselenggaranya kegiatan ini, ke depannya protokol DPR RI dapat memiliki kemampuan inisiatif dan kesigapan yang lebih baik dalam menangani kegiatan-kegiatan dewan yang semakin kompleks

“Semakin banyak dan semakin (meluas) jangkauannya itu butuh kecermatan,” imbuh Indra

Ia mengaku bahwa situasi rata-rata frekuensi kegiatan dewan itu lebih dari 3.000 perjalanan, sedangkan jumlah protokol DPR RI di bandara tidak sampai 30 personel. Menurutnya, hal itu tidak akan mudah apabila dalam 1-2 jam ada 50-100 waktu perjalanan anggota DPR.

“Itu perlu etos kerja atau semangat yang sama agar walaupun dalam beberapa jam itu perjalanan anggota dewan itu mencapai 100-200 frekuensi, semua bisa ter-handle secara baik, mulai dari check-in, penanganan luggage atau bagasi, kemudian juga pendampingan sampai dengan sebelum keberangkatan,” jelasnya

“Saya ingin memastikan bahwa semua harus punya sensitivitas atau sense of crisis dalam memberikan pelayanan kepada dewan,” pungkasnya. (hal/rdn)